Disperindag Pamekasan Himbau SPBU Perbaiki Pelayanan Terhadap Konsumen

PAMEKASAN – Stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Pamekasan sulit menerima kebijakan pemerintah. Salah satunya, dalam hal pelayanan konsumen antara pengecer dan pengendara. Sejauh ini, pengecer dan pengendara tidak diberlakukan sama. Pengecer lebih diutamakan. Bahkan sebagian SPBU ada yang menolak konsumen pengendara.

Pantaun dilapangan, masyarakat Pamekasan dominan memakai bahan bakar minyak (BBM) berjenis premium. Akan tetapi, keberadaan stok BBM premium di setiap SPBU di Pamekasan dibatasi oleh pihak Pertamina. Per SBPU ada yang 500-750 liter.

Kondisi demikian, cukup berdampak baik pada konsumen pengecer. Sebab konsumen pengecer rata-rata lebih memilih menjual eceran BBM premium dari pada jenis lainya seperti pertamax dan pertalite. Bahkan mereka rela antri di SPBU asal BBM premium itu diperoleh. Seperti yang dialami Arsudi warga Desa Dempo Barat, Kecamatan Pasean.

Kepala Seksi (Kasi) Mitrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pamekasan Rasyid Baadilla mengatakan, untuk pengendalian konsumen antara pengecer yang memaki jerigen dan konsumen pengendara, adalah kebijakan SPBU terkait. Pihaknya tidak bisa ikut campur wewenangnya.

“Kami hanya untuk mengawasi dan memberikan arahan kepada SPBU,” kata Rasyid kemarin (25/3).

Bahkan, apabila pelayanan SPBU tidak tertib, pihaknya hanya mengendalikan dengan cara memberi nasihat. Itu pun dilakukan dengan cara melakukan pengawasan. Teknis yang menyoal kebijakan, Rasyid tidak bisa. Karena sejauh ini, pemerintah dengan SPBU hanya mengawasi soal tera pengisian BBM yang dibutuhkan konsumen.

“Iya cobalah diatur sendiri bagaimana konsumen ini bisa nyaman diberi pelayanan,” tambahnya.

Karena, katanya, distribusi mengenai kebijakan minyak dan gas adalah langsung di bawah kewenangan pemerintah pusat. Tidak terkecuali SPBU. Sehingga mengenai surat ederan untuk memberi regulasi ke setiap SPBU soal pelayanan tersebut, dinilai kurang tepat.

“Kecuali ada permintaan khusus, seperti yang dulu ada kelangkaan premium, maka pemerintah telah memerintah pemerintah daerah untuk bertindak melakukan pengawasan dan kebijakan,” jelasnya.

Hingga saat ini, SPBU yang melayani konsumen pengecer dan pengendara tumpang tindih. Seperti yang berlaku di SPBU di Kelurahan Bugih, Kecamatan Pamekasan dan SPBU di Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan. Dua SPBU ini hanya melayani konsumen pengecer. (rus/waw) (sumber : kabarmadura.co dengan judul “SPBU Sulit Terima Kebijakan Pemerintah”)

Bagikan Artikel

Be the first to comment

Leave a Reply